Beranda blog

Diduga Pengedar Sabu, Warga Pancoran Dicokok Polisi

IMG-20250408-WA0090

BONDOWOSO, Lagi-lagi Jajaran satuan reserse narkoba (Sat Reskoba) Polres Bondowoso mencokok Zainullah Bin Senol (30). Pasalnya ia diduga sebagai pengedar serbuk kristal atau sabu.

Zainullah warga dusun Widoro, Desa Pancoran, Bondowoso, Jawa Timur ini bertekuk lutut saat dicokok petugas, betapa tidak ia ketahuan menyembunyikan sabu didalam saku depan celananya.

Iptu Hadi Sukisman,Kasat Resnarkoba Polres Bondowoso mengatakan, Senol diamankan di jalan dusun Widoro, Desa Pancoran, Kecamatan kota Bondowoso,Rabu (3/7/2019) sekira pukul 23.00 WIB.

Penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyampaikann adanya pelaku peredaran narkoba jenis sabu. Dengan ciri-ciri sesuai dengan tampilan fisik pelaku.

Setelah dilakukan penyelidikan dan dilakukan penggeledahan,ditemukan pada saku celana depan bungkusan plastik kecil yang berisi sabu.

“Dari Zainullah berhasil diamankan beberapa barang bukti, yaitu satu paket sabu yang dibungkus klip plastik disolasi. Serta uang tunai Rp 350 ribu dan satu HP,” kata Iptu Hadi, Kamis (4/7/2019).

Diterangkan bahwa berdasarkan barang bukti yang bersangkutan diduga melanggar Pasal 114 ayat (1) Subs Pasal 112 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

“Ancaman hukuman minimal 6 tahun, maksimal 20 tahun,” katanya.

Sementara untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, serta penyidikan Zainullah diamankan di Mako Polres Bondowoso, setelah nanti berkas lengkap atau P21 akan segera diserahkan ke Kejaksaan.

1744129950993

Diterjang Hujan Lebat, Dapur Rumah Warga Besuki Situbondo Ambruk

IMG-20250408-WA0090

Situbondo – Hujan lebat yang disertai hembusan angin kencang di Kecamatan Besuki telah memporak porandakan dapur rumah warga yang bernama Samawi (55). Rumah Sanawi yang berlokasi di Rt 03, Rw 01, Dusun Mandar, Desa Belimbing, Besuki, Situbondo, Jawa Timur tepat pukul 03.00 dini hari, Jumat, (8/3).


Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun media online ini di lapangan menyebutkan bahwa, panjang rumah 5 meter dan lebar 6 meter yang berpenghuni 5 jiwa tersebut hancur pada bagian dapurnya.
“Untung saja kelima penghuni rumah itu selamat meski dalam keadaan tertidur lelap,” ujar Sonata, anggota tim Paskalis BPBD Situbondo, Jumat, (8/3).


Sonata menambahkan bahwa kerugian yang dialami korban yakni diperkirakan sekitar Rp 15 juta. (ans)

1744129950993

Rapat Paripurna Tegaskan Komitmen Penuntasan Jalan Lewat Program RANTAS

IMG-20250408-WA0090

Bondowoso — Bupati Bondowoso, H. Abdul Hamid Wahid, didampingi Wakil Bupati H. As’ad Yahya Syafi’i, , serta Sekretaris Daerah Dr. Fathur Rozi, menghadiri Rapat Paripurna bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bondowoso, Senin (24/11/2025).

Rapat yang berlangsung di Ruang Graha Paripurna DPRD Bondowoso tersebut mengusung dua agenda penting, yaitu Persetujuan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 dan Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

Dalam kesempatan itu, Bupati Abdul Hamid Wahid menyampaikan tanggapan resmi pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas dua Raperda tersebut. Ia mengapresiasi seluruh masukan, saran, dan kritik yang disampaikan fraksi sebagai bentuk dukungan konstruktif dalam penyempurnaan dokumen perencanaan daerah.

Penegasan Komitmen Peningkatan Kesejahteraan

Bupati menekankan bahwa APBD 2026 akan diarahkan pada program yang memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan pelayanan publik, dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

“Pemerintah Kabupaten Bondowoso berkomitmen mengalokasikan anggaran pada program prioritas yang benar-benar dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Pelurusan Data PAD 2026

Menanggapi catatan fraksi terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bupati meluruskan adanya kekeliruan penulisan pada nota pengantar sebelumnya. Ia menyampaikan permohonan maaf atas ketidakakuratan tersebut dan menegaskan bahwa proyeksi PAD Tahun Anggaran 2026 tetap sesuai dengan kesepakatan dalam KUA-PPAS 2026, yakni sebesar Rp327.270.572.068.

Rincian PAD meliputi:

Pajak Daerah: Rp114.502.523.038

Retribusi Daerah: Rp200.499.915.917

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: Rp5.000.000.000

Lain-lain PAD yang Sah: Rp7.268.133.113

Proyeksi tersebut didasarkan pada potensi riil, tren realisasi, dan kondisi aktual PAD tahun berjalan.

Perumda Ijen Tirta dan Penataan Aset

Pembahasan juga menyinggung Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Ijen Tirta. Bupati menjelaskan bahwa proses perubahan status badan hukum sempat terkendala verifikasi aset berbasis NFC, namun telah diselesaikan pada 2024.

Perubahan status ini diharapkan meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, dan kemandirian fiskal perusahaan daerah, sekaligus memastikan keberpihakan sosial melalui mekanisme subsidi tarif air bagi masyarakat kecil.

Terkait modal dasar Perumda Ijen Tirta, Bupati menyebutkan nilai yang diproyeksikan sebesar Rp44.019.114.484, sesuai Rencana Jangka Menengah RISPAM.

Isu Strategis Lain

Beberapa isu strategis yang turut mendapat respons Bupati meliputi:

Penataan birokrasi: Pemkab terus berupaya meningkatkan efektivitas birokrasi untuk mendukung kinerja pemerintahan.

UNESCO Global Geopark Ijen: Penetapan Ijen berdampak pada meningkatnya kunjungan wisata, pertumbuhan usaha masyarakat, dan kontribusi terhadap PAD.

Perda Klaster Kopi: Implementasi dilakukan melalui bantuan benih bersertifikat, pengadaan alsintan, serta fasilitasi uji citarasa kopi specialty.

Pemutakhiran Data Sosial: Pemkab terus bersinergi dalam pengelolaan SIKS-NG untuk mendukung penurunan kemiskinan ekstrem.

Penyesuaian Anggaran dan Dana Bagi Hasil

Dalam penyusunan APBD 2026, Bupati menyebut adanya penyesuaian anggaran berupa efisiensi sekitar Rp1,8 miliar serta penurunan nilai beberapa pos sekitar Rp200 juta. Meski demikian, program mandatori dan prioritas daerah tetap menjadi fokus utama.

Terkait Dana Bagi Hasil (DBH) dari produksi listrik yang diperkirakan mencapai Rp1,7 hingga Rp3 miliar, Bupati mengonfirmasi adanya penundaan realisasi. Dana tersebut kemungkinan baru dapat dicairkan pada akhir 2025, sambil menunggu kepastian dari pemerintah pusat.

Fokus Pembangunan 2026

Pemkab Bondowoso menetapkan tema pembangunan tahun 2026:
“Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Inovasi dan Kemandirian Menuju Pertumbuhan Inklusif dan Berkelanjutan.”

Belanja modal akan diprioritaskan pada sektor infrastruktur, khususnya perbaikan dan penuntasan ruas jalan melalui program unggulan RANTAS (Ruas Jalan Tuntas). Selain itu, koordinasi dan pengawasan akan diperketat untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai rencana.

Rapat Paripurna ini menandai selesainya pembahasan tingkat pertama dan persetujuan terhadap dua produk hukum penting yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan Kabupaten Bondowoso tahun 2026.

1744129950993

Fraksi Golkar Setujui Raperda APBD 2026, Tekankan Pembangunan yang Holistik dan Akseleratif

IMG-20250408-WA0090

Bondowoso — Fraksi Golkar DPRD Bondowoso menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 harus memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam pandangan umumnya, juru bicara Fraksi Golkar, Kukuh, menyampaikan bahwa percepatan pelaksanaan program prioritas akan memberikan efek berantai (multiplier effect) bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

“APBD 2026 harus berpihak pada layanan publik, pemerataan kesejahteraan, dan peningkatan daya saing daerah. Keberhasilan visi Bondowoso BERKAH hanya dapat dicapai melalui pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung,” ungkapnya.

Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya penguatan program strategis agar implementasinya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Menurut mereka, APBD bukan sekadar dokumen anggaran, melainkan instrumen pembangunan yang harus menghasilkan perubahan nyata.

Di akhir penyampaiannya, Fraksi Golkar menyatakan menerima dan menyetujui Raperda APBD 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Kukuh berharap seluruh rekomendasi Fraksi dapat diakomodasi dalam pelaksanaan APBD tahun mendatang.

“Semoga APBD 2026 menjadi langkah pertama menuju pembangunan Bondowoso yang semakin berkualitas, akseleratif, dan holistik,” tutupnya

1744129950993

Bupati Bondowoso Tegaskan Mutasi Pejabat Dilakukan Sesuai Prosedur dan Evaluasi Kinerja

IMG-20250408-WA0090

Bondowoso — Bupati Bondowoso, Abd. Hamid Wahid, menegaskan bahwa proses mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso sepenuhnya dilakukan sesuai prosedur serta berdasarkan evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan secara komprehensif.

Bupati menjelaskan, setiap pejabat yang dimutasi sebelumnya telah melalui tahapan evaluasi, termasuk salah satu pejabat yang disebut pernah bertugas di Bondowoso. Meski memiliki pengalaman, pejabat tersebut dinilai tetap membutuhkan waktu untuk beradaptasi dan memperkuat kontribusi pemikiran di lingkungan kerja baru.

“Kemarin sudah kita lakukan evaluasi kinerja. Beliau (Wawan Setiawan – Red) juga sudah melewati proses itu. Pengalaman memang sudah ada, termasuk pernah bertugas di Bondowoso, tetapi tetap diperlukan adaptasi dan kemampuan berpikir yang kita butuhkan. Karena itu, kita tempatkan di posisi provinsi,” jelas Bupati Abd. Hamid Wahid,Senin 24/11/2025.

Mutasi Lanjutan Menunggu Proses Teknis

Menanggapi pertanyaan terkait kemungkinan mutasi lanjutan, Bupati menyampaikan bahwa pemerintah daerah tetap berkomitmen menuntaskan seluruh tahapan yang telah direncanakan. Namun, pelaksanaan mutasi berikutnya harus menunggu kesiapan dan kelengkapan proses teknis.

“Apakah masih ada mutasi lagi? Kita akan menuntaskan ini dulu. Rencananya sudah ada, tapi pelaksanaan tahun ini atau tidak, itu bergantung pada proses yang sedang berjalan, termasuk pengajuan dan pertimbangan teknis,” ujarnya.

Open Bidding Masih Jadi Opsi Pengisian Jabatan

Bupati Abd. Hamid Wahid juga menegaskan bahwa mekanisme open bidding tetap menjadi salah satu opsi dalam pengisian jabatan ke depan. Menurutnya, metode tersebut telah diprogramkan dan dapat melibatkan pendamping atau pembimbing sesuai kebutuhan formasi jabatan.

“Open bidding tetap ada dalam rencana kita, termasuk kemungkinan adanya pembimbing. Programnya sudah ada, jadi tinggal mengikuti proses dan aturan yang berlaku,” tambahnya.

Dengan pernyataan ini, Pemerintah Kabupaten Bondowoso memastikan bahwa setiap kebijakan mutasi maupun pengisian jabatan dilaksanakan secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan organisasi demi meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

1744129950993

Bunda PAUD Bondowoso Kunjungi Tiga KB di Kecamatan Maesan, Tekankan Pentingnya Keteladanan Guru dalam Pembentukan Karakter Anak Usia Dini

IMG-20250408-WA0090

Bondowoso — Bunda PAUD Kabupaten Bondowoso, Khodijatul Qodriyah,, melakukan kunjungan kerja ke tiga Kelompok Belajar (KB) di Kecamatan Maesan pada Senin, 24 November 2025.

Tiga lembaga yang dikunjungi dalam rangkaian agenda pembinaan PAUD tersebut adalah KB Al-Furqon, KB Pelangi Bunda, dan KB Subatul Hasan.

Dalam kesempatan itu, istri Bupati Bondowoso tersebut menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada para kepala sekolah, pendidik, serta seluruh pengelola lembaga PAUD yang telah menunjukkan dedikasi kuat dalam mendidik anak usia dini.

“Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada kepala sekolah dan seluruh pendidik yang telah mendedikasikan waktu, pikiran, dan tenaga untuk mendidik anak-anak. Hari ini kami mengunjungi tiga KB dari delapan titik yang sudah dijadwalkan dalam rangkaian kunjungan pembinaan,” ujarnya.

Khodijatul Qodriyah, menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan memberikan semangat kepada para guru, sekaligus melihat secara langsung inovasi-inovasi pembelajaran yang diterapkan di masing-masing lembaga. Selain itu, dialog dan diskusi digelar untuk membahas berbagai tantangan yang dihadapi pendidik PAUD, guna mencari solusi bersama dalam meningkatkan mutu layanan PAUD di Bondowoso.

“Kunjungan ini diharapkan menjadi ruang untuk saling berbagi, saling menguatkan, dan saling membersamai. Dengan melakukan analisis seperti SWOT, kita bisa memahami kekuatan, peluang, kelemahan, dan tantangan yang ada. Ketika kita mengenal diri sendiri, kita akan lebih kuat dalam menghadapi tantangan dari luar,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa para pendidik PAUD memegang peran besar dalam membentuk calon-calon pemimpin bangsa. Menurutnya, meski anak hanya berada di sekolah selama tiga hingga lima jam, waktu tersebut merupakan masa yang sangat menentukan dalam pembentukan karakter.

“Usia PAUD adalah usia yang sangat peka terhadap informasi dan contoh yang mereka lihat. Oleh karena itu, pendidik harus berhati-hati dan menjadi teladan yang baik. Perbuatan kita lebih mudah ditangkap oleh anak dibandingkan perkataan,” tuturnya.

Ia mencontohkan pentingnya konsistensi antara ucapan dan tindakan. “Kalau kita mengajarkan bahwa kebersihan sebagian dari iman, tapi tanpa sadar membuang tisu sembarangan, anak akan menangkap perbuatan itu. Maka keteladanan menjadi kunci,” tambahnya.

Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Kecamatan Maesan itu dihadiri oleh para pendidik PAUD, tokoh masyarakat, serta jajaran pemerintah kecamatan. Kunjungan Bunda PAUD ini menjadi bagian dari rangkaian delapan hari pembinaan yang menyasar berbagai lembaga PAUD di Bondowoso, dengan tiga titik kunjungan setiap harinya.

Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berharap mutu pendidikan anak usia dini terus meningkat, sehingga dapat melahirkan generasi Bondowoso yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing.

1744129950993

LSM Cakrawala Nusantara Mantapkan Reformasi Pengurus 2025, Perkuat Peran sebagai Mitra Masyarakat

IMG-20250408-WA0090

Bondowoso — Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Cakrawala Nusantara menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) sekaligus Reformasi Pengurus Tahun 2025 di Kantor DPP Bondowoso, Sabtu (22/11/2025). Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi organisasi untuk memperkuat tata kelola, memperjelas arah gerak, serta meningkatkan efektivitas struktur kepengurusan dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Rakor berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan dan dihadiri oleh pengurus DPP, DPC, serta anggota LSM Cakrawala Nusantara dari beberapa kabupaten. Agenda utama meliputi evaluasi program tahun 2024, penyusunan roadmap 2025, serta penyempurnaan struktur organisasi melalui reformasi kepengurusan.

Ketua LSM Cakrawala Nusantara, Imam Imron, dalam sambutannya menegaskan bahwa reformasi pengurus merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi lembaga sebagai mitra kritis pemerintah serta pengawal aspirasi masyarakat.

“Rakor dan reformasi pengurus tahun ini adalah upaya kami untuk memastikan organisasi tetap adaptif, transparan, dan mampu menjawab tantangan sosial di tahun 2025. Kami ingin memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya legalitas lembaga dalam menjalankan pendampingan di lapangan. “LSM Cakrawala Nusantara memiliki legalitas yang jelas. Kemenkumham jelas. Ketika kita melangkah dan melakukan pendampingan di lapangan, kami memiliki payung hukum yang kuat,” tegas Imam Imron.

Menurutnya, LSM Cakrawala Nusantara berkomitmen menjadi lembaga yang semakin profesional, independen, dan berorientasi pada pelayanan publik. “Kami berharap kegiatan ini menghadirkan energi baru untuk mengawal berbagai isu sosial serta terus menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat pada tahun 2025,” tambahnya.

Dalam Rakor tersebut, diputuskan beberapa poin penting, di antaranya:

Penataan ulang struktur pengurus untuk memperkuat koordinasi internal.

Penguatan program advokasi dan pemberdayaan berbasis data lapangan.

Penetapan agenda kerja strategis 2025–2026, termasuk peningkatan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan lembaga mitra.

Perencanaan kegiatan bakti sosial serta penguatan silaturahmi antaranggota melalui program anjangsana.

Rakor ditutup dengan peneguhan komitmen bersama dan sesi foto sebagai tanda kesiapan pengurus baru dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab organisasi ke depan.

1744129950993

Program Ketahanan Pangan Berlanjut, Komoditas di Lahan SAE Pakis Lapas Banyuwangi Semakin Beragam

IMG-20250408-WA0090

Banyuwangi  –  Program ketahanan pangan yang dijalankan oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banyuwangi terus menunjukkan perkembangan yang positif. Program ketahanan pangan yang dipusatkan pada lahan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) di Kelurahan Pakis ini tidak hanya berlanjut, tetapi juga semakin memperluas variasi komoditas yang dibudidayakan.

Setelah pada fase awal lebih berfokus pada penanaman padi dan kacang panjang, Lapas Banyuwangi kini mendiversifikasi lahannya seluas 2,2 hektar tersebut. Lahan tersebut tidak hanya ditanami dengan berbagai jenis tanaman pangan, tetapi juga dimanfaatkan untuk budidaya perikanan.

Komoditas pertanian yang kini menghijaukan lahan SAE Pakis meliputi padi, jagung, semangka, dan tomat. Sementara untuk sektor perikanan, benih ikan nila dan lele telah ditebar untuk dibudidayakan, Jumat (21/11).

Kepala Lapas (Kalapas) Banyuwangi, I Wayan Nurasta Wibawa merinci pembagian lahan untuk setiap komoditas. Padi, semangka, dan jagung masing-masing ditanam di lahan seluas 7.000 meter persegi. Sementara untuk tomat, dialokasikan lahan seluas 1.000 meter persegi.

“Untuk budidaya perikanan memanfaatkan saluran irigasi yang berada di tengah lahan, kami sudah lakukan penebaran 2000 bibit nila dan 1000 bibit lele,” ungkapnya.

Wayan menegaskan bahwa program ini memiliki makna ganda. Di satu sisi, ini merupakan implementasi nyata dukungan Lapas terhadap program ketahanan pangan nasional. Di sisi lain, kegiatan ini menjadi bagian integral dari program pembinaan bagi warga binaan.

“Selain mendukung ketahanan pangan, kegiatan ini adalah wujud pembinaan bagi warga binaan kami, khususnya dalam bidang pertanian dan perikanan. Setiap harinya, terdapat warga binaan yang telah memenuhi syarat dan tergabung dalam program asimilasi yang bertugas melakukan perawatan pada lahan SAE Pakis ini,” ujarnya.

Langkah strategi ini juga sejalan dengan program Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andianto. Program ketahanan pangan di Lapas Banyuwangi secara langsung mendukung poin kedua dari 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang berfokus pada pemberdayaan warga binaan untuk mendukung ketahanan pangan.

Menurut Wayan, diversifikasi komoditas yang dilakukan bukan tanpa alasan. Selain untuk memaksimalkan hasil lahan, pengenalan berbagai jenis tanaman dan ikan ini bertujuan untuk membekali warga binaan dengan keterampilan yang lebih beragam.

Selain itu, Pola pembudidayaan juga disesuaikan dengan karakteristik lahan yang ada, sehingga diharapkan dapat berkelanjutan dan memberikan hasil yang optimal.

“Dengan demikian, lahan SAE Pakis tidak hanya menjadi sumber pangan, tetapi juga menjadi sekolah lapangan yang membekali warga binaan dengan bekal keterampilan bertani dan budidaya ikan yang dapat menjadi modal mereka setelah kembali ke masyarakat,” pungkasnya. (mam)

1744129950993

Di Duga Jasad Pemancing Ditemukan Tak Bernyawa di Tepi Sungai Banyuwangi 

IMG-20250408-WA0090

Banyuwangi –   Mayat seorang laki-laki ditemukan di tepi sungai yang berlokasi di Dusun Krajan, Desa Parijatah Kulon Kecamatan Srono, Banyuwangi, Kamis (20/11/2025) pagi.

Kapolsek Srono AKP Sutarkam mengatakan, korban ditemukan pertama kali oleh seorang pencari rosokan yang saat itu tengah melintas di sekitaran tepi sungai tersebut sekitar pukul 05.30 WIB.

“Awalnya saksi melihat bangkai besar dikerumuni lalat. Sempat dikira bangkai kambing, namun setelah didekati, ternyata mayat manusia,” terang Sutarkam.

Terkejut dengan temuan tersebut, pencari barang rosokan kemudian meninggalkan mayat itu untuk mencari pertolongan. Beberapa saat kemudian, dia kembali ke lokasi bersama beberapa orang dan disusul warga yang berdatangan di lokasi.

“Setelah dicek bersama, keadaan mayat tersebut ternyata seorang laki-laki. Warga menemukan jasad korban dalam posisi terlentang,” kata Sutarkam.

Kapolsek Srono mengungkapkan, awalnya jenazah laki-laki itu ditemukan dalam kondisi tanpa identitas. Namun tak lama kemudian ada warga yang juga datang ke lokasi mengenali mayat tersebut.

“Mayat laki-laki tersebut bernama Su, warga Desa Gendoh, Kecamatan Sempu,” ungkap Kapolsek Srono.

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh pihak kepolisian, terungkap jika korban telah dua hari tidak pulang ke rumah. Informasi orang hilang atas nama Su juga telah beredar di media sosial.

Pihak kepolisian yang menerima laporan segera menuju lokasi untuk melakukan pemeriksaan. Sementara berdasarkan keterangan medis menunjukkan tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.

“Kami melakukan olah tempat kejadian perkara, memeriksa saksi-saksi, serta berkoordinasi dengan Polsek Sempu karena korban merupakan warga sana,” jelas AKP Sutarkam.

Jasad korban kemudian dievakuasi dan dibawa ke rumah duka. “Pihak keluarga telah membuat surat pernyataan menerima kematian korban dan menolak dilakukannya autopsi,” pungkasnya. (mam)

1744129950993

Tingkatkan Kemandirian Desa, Bondowoso Serahkan Bantuan untuk BUMDes dan Kelembagaan Masyarakat

IMG-20250408-WA0090

Bondowoso — Pemerintah Kabupaten Bondowoso kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat kapasitas ekonomi desa melalui penyerahan bantuan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan kelembagaan masyarakat. Kegiatan ini berlangsung di Pendopo Raden Bagus Asra, Bondowoso, Kamis (20/11/2025).

Acara penyerahan bantuan tersebut di serahkan oleh bupati Bondowoso KH.Abdul Hamid Wahid melalui Wakil Bupati Bondowoso, As’ad Yahya Safi’i.

Wabup menyampaikan rasa syukur atas kelancaran kegiatan ini. Ia menegaskan bahwa program ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam mendukung kemandirian desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Alhamdulillah, dengan kemudahan yang diberikan Allah SWT, hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan penyerahan bantuan kepada para penerima manfaat kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat. Bantuan ini adalah investasi untuk memperkuat produktivitas masyarakat dan mendorong desa lebih mandiri,” ujarnya.

Wakil Bupati As’ad juga menjelaskan bahwa bantuan tersebut memiliki tiga tujuan utama, yakni:

Yang pertama untuk meningkatkan pendapatan keluarga.
Bantuan diharapkan mampu memperluas usaha masyarakat, mempercepat proses produksi, dan membuka peluang ekonomi baru baik di tingkat rumah tangga maupun kelembagaan desa.

Kemudian kedua untuk mendukung ketahanan pangan rumah tangga.
Fasilitas pertanian yang diberikan akan memperkuat kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri, efisien, dan berkelanjutan.

Yang ketiga kata Wabup untuk menumbuhkan kemandirian usaha.
Bantuan ini menjadi pemantik tumbuhnya usaha kecil berbasis desa serta mendorong BUMDes dan kelembagaan masyarakat agar lebih profesional, transparan, dan akuntabel.

“Kami berharap seluruh penerima manfaat menjaga dan memanfaatkan bantuan ini dengan sebaik-baiknya. Pengurus BUMDes dan perangkat kecamatan juga kami imbau untuk terus melakukan pendampingan, tidak hanya dalam hal alat, tetapi juga manajemen dan penguatan kapasitas,” tambahnya.

Berbagai Jenis Bantuan Disalurkan

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bondowoso, Mahfud Junaedi, menjelaskan bahwa program bantuan ini bersumber dari APBD Kabupaten Bondowoso Tahun 2025. Meski sempat mengalami penyesuaian jadwal, bantuan akhirnya dapat disalurkan pada semester akhir tahun anggaran.

Adapun jenis bantuan yang diberikan meliputi Kendaraan roda tiga (Tossa) sebanyak 17 unit,
diperuntukkan bagi kelompok masyarakat dan BUMDes.
Hand sprayer listrik sebanyak 115 unit ,Pompa air sebanyak 8 unit

Mahfud berharap bantuan tersebut dapat memperkuat program ketahanan pangan dan mendukung peningkatan ekonomi keluarga di desa.

“Kendaraan roda tiga ini diharapkan bisa membantu perekonomian di wilayah masing-masing. Tolong dimanfaatkan sebaik mungkin dan jangan sampai dijual. Untuk itu, hari ini kami juga menghadirkan pihak kejaksaan sebagai saksi bahwa bantuan benar-benar diserahkan kepada penerima yang berhak,” tegasnya.

Dengan adanya bantuan ini, Pemerintah Kabupaten Bondowoso berharap desa-desa semakin berdaya, mandiri, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan kelembagaan dan usaha ekonomi berbasis potensi lokal.

1744129950993

Rusaknya Akses Jalan Penghubung Tiga Desa di Wonosari Diusulkan ke BNPB untuk Perbaikan

IMG-20250408-WA0090

Bondowoso — Akses jalan penghubung antara Desa Tangsil Kulon, Desa Tangsil Wetan, dan Desa Jumpong di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, mengalami kerusakan yang cukup parah.

Kondisi tersebut menghambat mobilitas warga dan aktivitas perekonomian, sehingga Pemerintah Kabupaten Bondowoso segera mengambil langkah untuk mengusulkan perbaikan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) beberapa waktu lalu.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BSBK Bondowoso, Ansori, menyampaikan bahwa pihaknya bersama BPBD Bondowoso telah mengajukan usulan perbaikan infrastruktur tersebut ke BNPB .

Ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk perhatian dan komitmen Pemkab Bondowoso dalam mendukung program Rantas atau percepatan penanganan kerusakan akibat bencana.

“Usulan perbaikan jembatan dan akses jalan ini sudah kami sampaikan ke BNPB. Ini adalah salah satu bentuk perhatian pemerintah daerah dalam program Rantas,” ujarnya

Senada dengan itu, Plt Kepala BPBD Bondowoso, Kristianto, membenarkan bahwa BPBD dan BSBK telah berkoordinasi untuk mengajukan permohonan bantuan tersebut.

Menurutnya, proses pengajuan tidak bisa dilakukan secara instan karena harus melalui sejumlah tahapan administrasi dan teknis.

“Kami memang sudah mengusulkan ke BNPB bersama BSBK. Namun, semuanya membutuhkan proses dan waktu. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui,” jelasnya.

Masyarakat berharap usulan perbaikan ini segera mendapatkan respons positif, mengingat akses jalan tersebut merupakan jalur vital yang menghubungkan tiga desa dan menjadi penunjang utama aktivitas ekonomi serta mobilitas warga.

Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mengawal proses pengajuan hingga perbaikan dapat terealisasi.

1744129950993

Dinsos P3AKB Bondowoso Salurkan BLT DBHCHT Tahap II, Dua Pabrik Resmi Terverifikasi

IMG-20250408-WA0090

Bondowoso — Pemerintah Kabupaten Bondowoso kembali menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahap II kepada buruh pabrik rokok pada Selasa, 18 November 2025. Penyaluran yang difasilitasi Dinas Sosial P3AKB bekerja sama dengan PT Pos Indonesia ini berlangsung lancar di sejumlah titik yang telah ditentukan.

Kepala Dinas Sosial P3AKB, dr. M. Imron, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan rangkaian penyaluran bantuan tahap kedua bagi para buruh pabrik rokok, termasuk pekerja yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

“Penyaluran tahap kedua ini diberikan kepada 71 penerima dari dua pabrik rokok. Masing-masing menerima Rp600.000, hasil akumulasi dua bulan,” jelas Imron.

Imron juga mengungkapkan adanya usulan tambahan penerima dari salah satu pabrik rokok, yakni CV Dwi Putri yang berlokasi di Desa Sumbermalang, Kecamatan Beringin. Namun hasil verifikasi dan validasi data menunjukkan bahwa perusahaan tersebut belum terdaftar sebagai badan usaha di Kementerian Hukum dan HAM, sehingga tidak memenuhi syarat untuk menerima BLT DBHCHT.

“Karena itu, hanya dua pabrik rokok yang memenuhi ketentuan untuk menerima pada tahap ini. Proses penyaluran tetap mengacu pada aturan pemerintah dan surat edaran Sekda Provinsi mengenai kriteria penerima bantuan,” tegasnya.

Ia menambahkan, total anggaran BLT DBHCHT Kabupaten Bondowoso tahun ini mencapai Rp5 miliar, dengan setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima Rp600.000. Dinas Sosial bersama PT Pos Indonesia memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan, transparan, dan tanpa praktik pilih kasih.

Penyaluran BLT DBHCHT Tahap II ini diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi para buruh pabrik rokok di Bondowoso sekaligus memperkuat pemanfaatan dana cukai untuk kesejahteraan masyarakat.

1744129950993
0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Recent Posts

error: Content is protected !! silahkan di menghubungi admin jika ingin copy conten ini ... terima kasih